Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Wednesday, January 4, 2017

Indonesia Darurat Lelang Jabatan

Peneliti Muda Lembaga Kajian Politik dan Pembangunan Daerah KalselPublik tersentak, Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Hartini tertangkap tangan oleh KPK (Komisi Pemberatansan Korupsi). Dia diduga menerima suap dalam penempatan pejabat untuk posisi-posisi di pemerintahan dan berlindung dibalik lelang jabatan.

Friday, December 30, 2016

Pemerintah Lelang Surat Utang Perdana di awal Januari 2017

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melempar lelang Surat Utang Negara (SUN) perdana pada Selasa, 3 Januari 2017. Ditargetkan, sekitar Rp15 triliun-Rp22,5 triliun bisa dikantongi melalui surat utang itu untuk memenuhi target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

Thursday, December 29, 2016

Keadaan Defisit, Tol Samarinda-Bontang Sah Saja Walau Tanpa Lelang

Keputusan pemerintah yang menambah ruas tol Balikpapan-Samarinda hingga ke Bontang pada 2018 mendatang menjadi angin segar infrastruktur jalan di Kaltim. Apalagi, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang sedang menggarap tol Balikpapan-Samarinda saat ini, melanjutkan pembangunan fisik tanpa melewati proses lelang.

Wednesday, December 28, 2016

Blue Bird Gelar Lelang Mobil Bekas Rental Untuk Umum

Inilah saatnya, kalau pengin beli mobil bekas berkualitas. Karena PT. Blue Bird Tbk., mengadakan bazaar dan lelang mobil bekas eks rental. Acara ini digelar di Pool Blue Bird Kalibata, Jakarta Selatan, 22 – 31 Desember 2016.

Wednesday, December 14, 2016

Unit Layanan Pengadaan Harus Mandiri, Permanen, dan Independen

Kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Jawa Barat khususnya dan Indonesia umumnya diharapkan seluruhnya mandiri, mandiri, permanen, dan independen Karso

so Saminurrahmnat, ahli pengadaan barang dan jasa di pemerintah, yang pernah menjadi Kabid Sarana Komunikasi Diseminasi Informasi (SKDI) Diskominfo Provinsi Jabar mengatakan, selama ini unit ULP ada yang sistemnya sudah mandiri. Namun ada pula yang masih adhoc, sehingga ULP yang masih adhoc didorong jadi mandiri.

Tuesday, December 13, 2016

Kayu Tanpa Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Tak Bisa Masuk Pengadaan Pemerintah

Pembalakan liar yang marak terjadi lantaran permintaan kebutuhan kayu cukup tinggi. Setelah menutup ekspor untuk kayu tak bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), cara lainnya dilakukan yakni mengurangi ruang gerak pasar penjualan kayu hasil illegal logging di dalam negeri. 

Wednesday, December 7, 2016

Pemkot Malang Cegah Korupsi dengan Seminar Pengadaan Barang/Jasa

Besarnya anggaran serta beragamnya jumlah pengadaan barang dan jasa yang dijalankan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot)Malang, berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, jika tidak dijalankan sesuai aturan. Mengingat hal tersebut, Badan Pembangunan Pemkot Malang menggelar Seminar Pencegahan Permasalahan Hukum dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa, Senin (28/11), di Ballroom Hotel Atria.

Tuesday, December 6, 2016

SIRUP Versi 2.0 Siap Gunakan

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) versi 2.0 merupakan salah satu system terbaik yang siap diterapkan di Kota Tomohon. Sistem ini berisi rencana kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beserta anggarannya, yang disajikan secara terbuka bagi masyarakat luas melalui LPSE Kota Tomohon.

Setelah di Resmikan, LPSE Tingkatkan Pelayanan

Sebuah ruangan yang nyaman lengkap dengan berbagai peralatan Informasi Teknologi (IT) di lantai II Balai Kota Padang, resmi menjadi ruangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Padang, Kamis (24/11/2016 ruangan itu pulalah nantinya semua aktifitas pengadaan oleh sejumlah perusahaan yang menjadi rekanan Pemko Padang bisa dilakukan dengan maksimal.

Wednesday, November 23, 2016

Lelang Konsolidasi Bikin Ratusan Kontraktor Bangkrut

Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jakarta Barat Erwin Princen Sihite mengatakan kebijakan lelang konsolidasi yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mematikan para kontraktor. "Mayoritas kontraktor ini pengusaha kelas menengah ke bawah. Jadi lelang konsolidasi jelas mematikan mereka," kata dia, Senin, 14 November 2016.

Sunday, November 20, 2016

Lelang Harus Profesional

Berada di pengujung tahun, pemerintah provinsi disibukkan dengan berbagai kegiatan termasuk menuntaskan kegiatan yang masih berlangsung termasuk lelang barang dan jasa. Hal tersebut dikatakan Sekprov Kaltara H Badrun saat membuka rapat koordinasi ULP se-Kaltara di Hotel Crown Tanjung Selor, Senin (7/11).

Saturday, November 19, 2016

Proyek ITF Sunter Rp 2,7 Triliun

JAKARTA -- Nilai investasi untuk pembangunan Intermediate Treatment Facilities (ITF) di Sunter, Jakarta Utara, diperkirakan mencapai Rp 2,9 triliun. ITF adalah tempat pengolahan sampah yang dilengkapi dengan teknologi incenerator atau mesin pembakar sampah. Ditargetkan pada akhir November ini, proyek tersebut bisa ditandatangani dengan mitra terpilih.

Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Satya Heragandhi menjelaskan, nilai Rp 2,9 triliun itu untuk mengelola sampah hingga 2.000 sampai 2.500 ton per hari. "Investasinya kalau yang sampai 2.000 ton, prediksi bisa mencapai Rp 2,7 triliun sampai Rp 2,9 triliun maksimum," kata Satya, di Balai Kota Jakarta, Senin (7/11).

Satya mengatakan, pihaknya menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terkait dengan teknologi yang digunakan. Setidaknya ada dua mitra yang dinilai berkompeten untuk membangun ITF Sunter. "Kami tidak ingin mitra yang baru bermain dalam masalah sampah. Kami tidak mau ambil risiko, persyaratan sangat ketat. Sampai sejauh ini sudah ada dua mitra yang kami anggap sanggup," ucapnya.

Friday, November 18, 2016

Dukung Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri perlu didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Salah satunya melalui kegiatan Anugerah Cinta Karya Bangsa Tahun 2016 yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. “Kegiatan ini merupakan dukungan pemerintah terhadap peningkatan penggunaan produk dalam negeri,” ungkap Direktur Utama PT

Thursday, November 17, 2016

LKPP Tentukan Syarat Peserta Lelang ITF

Dinas Kebersihan DKI Jakarta menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) untuk melakukan lelang Intermediate Treatment Facilities (ITF). Saat ini LKPP tengah menyiapkan dokumen persyaratan untuk investor yang akan membangun ITF.

Wednesday, November 16, 2016

Limapuluh Kota Terima Penghargaan National Procurement Award

Kabupaten  Limapuluh Kota kembali mengukir prestasi. Usai menerima anugerah Kawastara Pawitra dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena dinilai beritegritas dalam penyiapan calon kepala sekolah di Solo 15 Oktober lalu, kini Kabupaten Limapuluh Kota mendapatkan penghargaan ‘National Procurement Award 2016’ (NPA-2016) dengan Kategori Penerapan Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia.

Monday, November 7, 2016

Kaltim Kurangi Belanja Barang dan Jasa Hingga 75 Persen

TANA PASER - Setelah melalui proses panjang dan cukup alot, akhirnya Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Paser tahun ini disahkan. Pemkab dan DPRD Paser akhirnya bersepakat untuk anggaran perubahan lewat paripurna Selasa (25/10) lalu. 

Kaltim Kurangi Belanja Barang dan Jasa Hingga 75 Persen

TANA PASER - Setelah melalui proses panjang dan cukup alot, akhirnya Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Paser tahun ini disahkan. Pemkab dan DPRD Paser akhirnya bersepakat untuk anggaran perubahan lewat paripurna Selasa (25/10) lalu. 

Sunday, November 6, 2016

BPPBJ DKI Jakarta Gelar Lelang Mendahului 14 Paket

Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta telah menggelar pelelangan dini atau mendahului penetapan APBD 2017 sebanyak 14 paket senilai Rp 4,43 triliun. Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda menjelaskan, untuk pelelangan mendahului, pihaknya berpatokan pada pasal 73 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 perihal perubahan keempat Perpres Nomor 54 tahun 2012 perihal pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sunday, October 30, 2016

Lelang Mendahului Sesuai Perpres

Lelang mendahului yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Berdasarkan aturan itu, proses lelang dimungkinkan dilakukan lebih dahulu sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI disahkan.

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI, Blessmiyanda mengatakan, di pasal 73 ayat 2 Perpres tersebut disebutkan dalam hal pemilihan penyedia barang dan jasa bisa dilakukan mendahului.

Saturday, October 29, 2016

3 kemudahan Menggunakan e-Katalog

Pemerintah sudah mencanangkan pemanfaatan katalog elektronik untuk penyediaan barang dan jasa sejak 2014. Waktu itu, sebagaimana informasi dari laman e-katalog.lkpp.go.id, hari ini, pemanfaatan tersebut menggunakan payung hukum Peraturan Presiden Nomor 4/2015 serta Peraturan Kepala LKPP No. 14/2015 tentangePurchasing