Pengadaan Barang Jasa, Uang Muka, Jaminan dalam Pengadaan Barang Jasa, Buku Pengadaan, Buku Tender,Pengadaan barang, Perpres 54 tahun dan revisi/perubahan perpres 54, Pengguna Anggaran (PA), Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, PPHP, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Pelaksana Konstruksi, Pengadaan Konsultansi, Pengadaan Jasa Lainnya, Swakelola, Kebijakan Umum Pengadaan, Pengadaan Langsung, Pelelangan atau Seleksi Umum, Pengadaan atau Penunjukan Langsung, Pengadaan Kredibel, Pengadaan Konstruksi, Pengadaan Konsultan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, SKT Migas, Tenaga Ahli, HPS, Kontrak, Evaluasi, Satu/Dua Sampul dan Dua Tahap, TKDN, Sisa Kemampuan Paket, Kemampuan Dasar, Dukungan Bank, afiliasi, Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010, e-katalog, Penipuan Bimtek e-Procurement Kasus Pengadaan Construction, Consultation, Goods, Services, Green Procurement, Sustainable Procurement, Best Practice Procurement, Supply Chain Management http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.co.id/search/label/kasus%20pengadaan

Sunday, October 22, 2017

Korupsi Pengadaan Komputer Dinas Pendidikan, Dua PNS dan Empat Rekanan Dituntut 18 Bulan Penjara

 Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi menuntut enam terdakwa.
Yakni terkiat perkara korupsi pengadaan komputer di Dinas Pendidikan Dairi. Keenam terdakwa masing-masing dituntut dengan hukuman setahun dan enam bulan penjara atau 18 bulan penjara.

Tuntutan itu diberikan JPU Hendri Sipahutar kepada Pasder Berutu selaku mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Dairi dan juga Kuasa Pengguna Anggara (KPA) dalam perkara ini.

Saturday, October 21, 2017

Kejati Riau Tahan 2 Tersangka Korupsi Pengadaan Lampu Sorot Pemkot Pekanbaru Senilai Rp1,3 Miliar

Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Riau, Kamis (19/10/2017) siang, menahan dua tersangka dugaan Korupsi pengadaan proyek lampu sorot Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru.

Penahanan tersebut disampaikan langsung oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Riau Sugeng Riyanta. Kedua tersangka itu berinisial A alias N serta MHR. "Baru saja kita bawa, untuk ditahan di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru," sebut dia.

Friday, October 20, 2017

Bolsel - Mahyudi Dua Kali Usulkan Pengadaan Alat Berat

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Yamin Ismail, melalui Kepala Sub Bagian (Kasubag) Program Pelaporan, Mahyudi Binol, mengaku sudah dua kali mengusulkan pengadaan alat berat berupa eskafator, Kamis (19/10).
Untuk usulan yang ke dua kali katanya, sudah dimasukan dalam Rencana Kerja Anggaran (Renja) dan Rencana Strategi (Renstra) tahun 2016 - 2021.

Thursday, October 19, 2017

Tersangka Kasus Pengadaan Heli AW101 Ajukan Praperadilan Melawan KPK

Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh, mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan dia sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengaku bahwa KPK telah menerima undangan sidang tersebut.

"KPK mendapat panggilan dari PN Jakarta Selatan untuk menghadiri sidang praperadilan yang diajukan oleh IKS, swasta tersangka dalam kasus pengadaan Heli AW-101," ujar Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Monday, October 9, 2017

Setyabudhi Arijanta pernah dituduh sebagai pengatur lelang e-ktp

Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta mengaku pernah dituduh sebagai pengatur lelang e-KTP. Padahal selama ini dia mengaku cukup kencang membeberkan kejanggalan proyek e-KTP.
"Kenapa saya diperiksa waktu itu ada laporan bahwa saya yang atur lelang. Dituduh waktu itu, untung saya punya berkas," kata Setya saat bersaksi dalam sidang Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2017).
Berkas yang dimaksud Setya adalah berkas pengunduran LKPP sebagai tim pendamping untuk proyek e-KTP. Pengunduran diri itu dilakukan LKPP yang saat itu dipimpin Agus Rahardjo lantaran rekomendasi yang diberikan tidak dijalankan.

Friday, October 6, 2017

Pengadaan barang jasa oleh ULP Kota Jayapura

Sekretaris Daerah Kota Jayapura Rasmus D. Siahaya, SH, MM menegaskan semua proses kegiatan pengadaan barang dan jasa harus melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Diharapkan supaya semua kegiatan pengadaan barang dan jasa itu prosesnya harus melalui ULP,” Kata Sekda kepada Wartawan saat dikonfirmasi di Kantor Walikota Jayapura Kamis (5/10/17).
Belum lama ini juga, kata Sekda, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua menyelenggarakan kegiatan Rencana Aksi Implementasi Modernisasi Pengadaan melalui Probity Advice dan Konsolidasi Pengadaan, yang di helat di salah satu Hotel di Jayapura.
"Pada kesempatan tersebut juga sudah langsung ditandatangani bersama Sekda-Sekda kabupaten kota se-Provinsi Papua,"ungkapnya.
 

Thursday, October 5, 2017

Agus Rahardjo Dilaporkan ke Polisi, KPK Percayakan kepada Penyidik

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo diadukan oleh warga berinisial MH ke Bareskrim Polri atas tuduhan melakukan korupsi. Apa tanggapan KPK terkait hal ini?

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya sudah mendengar pernyataan dari pihak Humas Polri bahwa laporan tersebut belum memenuhi syarat. Febri menyatakan, pihaknya menyerahkan kepada Polri mengenai ada laporan ini dan percaya Polri akan profesional dalam menangani laporan.

Monday, October 2, 2017

Lelang Proyek Sragen Tak Sesuai Perpres

SRAGEN– Proses lelang 11 proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum-Penataan Ruang (DPU-PR) dari APBD-Perubahan 2017 yang saat ini sedang berlangsung, dinilai berpotensi dampak hukum dan memicu operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, selain sejumlah persyaratan yang dinilai melanggar peraturan presiden (Perpres), proses lelang juga terindikasi mengarah untuk diskenario menguntungkan pihak tertentu.
Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Soepartono menegaskan persyaratan kepemilikan unit Batching Plan (BP) yang ditetapkan oleh DPU-PR Sragen, memang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang diatur oleh Perpres 54/2010. Ia menyebut di Pasal 5 Perpres itu, menegaskan bahwa prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengedepankan asas adil dan tidak diskriminatif.

Polemik Aturan Pengadaan Senjata

Sebenarnya tidak perlu berpolemik terkait aturan pengadaan senjata karena dalam aturan pengadaan sudah jelas bahwa alutsista atau almatsus masuk ke dalam penunjukan langsung.q
Polemik pengadaan senjata di luar TNI menjadi ramai setelah pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di hadapan purnawirawan militer yang mengungkap ada instansi memesan 5.000 pucuk senjata.
Pernyataan itu lalu coba diluruskan dua senior Gatot di TNI yakni mantan Panglima ABRI (sekarang TNI) yang kini Menkopolhukam Wiranto dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang kini menjabat Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Monday, September 18, 2017

4 solusi kpk dalam korupsj pengadaan

Pengadaan barang di sebuah institusi masih menjadi ‘lahan basah’ bagi para koruptor mengerat duit rakyat. Ada empat saran dari KPK untuk menjadikan lahan basah tersebut bersih dari tikus-tikus rakus alias tukang korupsi.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebutkan, saran pertama yang dilakukan pihaknya yakni meminta agar proyek pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Caranya, dengan menggunakan aplikasi e-program maupun e-katalog.
“Kita minta supaya seluruh Indonesia e-program harus ada dan e-katalog harus dipercepat agar pembengkakan biaya tidak terjadi,” kata Syarif di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (17/9/2017).
Kemudian, sambung Syarif, yang harus diperbaiki adalah sistem perizinan. Dia menginginkan, sistem perizinan dilakukan melalui mekanisme sistem pelayanan terpadu satu pintu.

Lowongan CPNS LKPP

Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Di penerimaan CPNS 2017 tahap dua ini, LKPP membuka 25 lowongan CPNS.
Melansir laman resmi Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Senin (18/9/2017), berikut formasi jabatan yang dibutuhkan, kriteria pelamar, persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan berkas lamaran, tahapan seleksi, jadwal seleksi, dan tata cara pendaftaran untuklowongan CPNS 2017:

Sunday, September 17, 2017

E-ktp, kpk menyasar golkar kenapa?

Sirkuit kasus E- KTP perlahan lahan mulai terkuak. Sikap KPK yang nampak ragu menahan Setya Novanto (SN) Ketua Umum Partai Golkar (PG) dan sebaliknya sikap SN yang menunda mendatangi KPK rupanya menyimpan misteri.
Notrida Mandica, Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar
Proyek e-KTP ini mengambil tempat pada tahun 2012, di bawah Pemerintahan Presiden SBY.
Saat itu Partai Demokrat (PD) sedang berkuasa. Menteri Dalam Negeri adalah Gemawan Fauzi, politisi PD dan Ketua DPR RI adalah Marzuki Ali juga pentolan PD. Posisi SN pada waktu sebagai Ketua Fraksi PG.
Kasus e-KTP menguak ke publik setelah Nazaruddin, bendahara umum PD, ditahan oleh KPK. Maka terlontarlah nama-nama yang terkait dengan proyek e-KTP dari mulut Nazaruddin.

Saturday, September 16, 2017

Kepala BKKBN tersangka

Kejaksaan Agung menetapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Candra Surapaty sebagai tersangka. Surya tersangka baru atas kasus dugaankorupsi pengadaan KB II Batang tiga tahunan plus inserter tahun anggaran 2014-2015.
READ MORE
"Pengembangan yang lalu, BKKBN tersangkanya ini kepalanya. Penetapan tersangka SCS sebagai kepala BKKBN," kata Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Arminsyah di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (15/9).
Arminsyah menuturkan, Surya sendiri sebagai pimpinan lembaga penggunaan anggaran yang telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 27 miliar.

Monday, September 11, 2017

Dugaan Peretasan LPSE Kota Cirebon, Tunggu Analisis LKPP

Informasi adanya peretasan terhadap situs resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Cirebon, masih belum dapat dipastikan. Meskipun kemungkinan peretasan itu ada, LPSE menunggu hasil analisis yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kepala UPT LPSE Kota Cirebon, Ade Sastrawijaya mengatakan, setelah ada informasi dugaan peretasan, LPSE Kota Cirebon langsung berkoordinasi dengan lembaga yang menaungi pelelangan pemerintah itu. “Kami masih menunggu hasil analisa dari LKPP. Sudah dilaporkan dan sedang ditindaklanjuti,” terang Ade, kepada Radar, Jumat (8/9).

Monday, September 4, 2017

Pengadaan Mobil Dinas Mewah Pemkab Pandeglang

Terkait dengan fasilitas penunjang kinerja pemerintah didareah, Pemkab Pandeglang melakukan pembelian 4 unit Toyota Fortuner diperuntukan bagi pejabat di lembaga Vertikal (Polres, Kodim, Pengadilan Negeri dan kejari).

Pemkab Pandeglang Klaim Pengadaan Mobil Dinas Sesuai Mekanisme.“Pengadaan (mobil dinas) ini tidak ujug-ujug dan sudah melalui proses yang panjang, DPRD tentunya menyetujui penganggaran mobil dinas ini. Intinya tidak ada mekanisme yang salah dan semua sudah sesuai aturan,” ujar Mustandri di Pandeglang, Rabu (30/08/2017).

BKD Bondowoso Gelar Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa

 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bondowoso resmi membuka pelatihan dan sertitikasi keahlian tingkat dasar pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, Senin (4/9/2017)

Kepala BKD Bondowoso, Wawan Setiawan mengatakan pelatihan ini sangat penting bagi pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, setiap ASN juga mendapatkan hak pengembangan diri lewat Pendidikan dan Latihan (Diklat).

"Sesuai amanat UU ASN, tolok ukur utama bagi ASN adalah tingkat kompetensinya," tutur Wawan.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lewat E-Commerce Lebih Transparan

 Beberapa tahun terakhir, tren pelaku usaha yang beralih atau mengembangkan usaha ke arah digital semakin meningkat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Sensus Ekonomi 2016 menyebutkan, industri e-Commerce Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir tumbuh sekitar 17% dengan total jumlah usaha e-Commerce mencapai 26,2 juta unit.

Basuki Surodjo, CEO PT Air Mas Perkasa, mengungkapkan bahwa perusahaannya terus memberikan pemahaman yang jelas kepada satua kerja perangkat daerah (SKPD) agar tidak keliru dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa melalui e-commerce.

LKPP Izinkan RSUD Pangkalan Kerinci Tunjuk Langsung Kontraktor Pembangunan IRNA

Proyek pembangunan Instalasi Rawat Inap (IRNA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Pangkalan Kerinci tahun 2017 tampaknya akan dilanjutkan.
Pasalnya Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) telah memberikan restu.

LKPP mengizinkan RSUD Selasih melakukan pembangunan IRNA penyakit dalam melalui Penunjukan Langsung (PL) tanpa proses lelang lagi.
LKPP mengirimkan surat rekomendasi ke RSUD sesuai dengan permintaan manajemen rumah sakit saat konsultasi ke Jakarta. RSUD dipersilakan menunjuk langsung rekanan yang menjadi kontraktor pembangunan proyek dengan pagu anggaran sebesar Rp 11 miliyar itu.

Mobil Dinas Mewah untuk Pejabat Vertikal Kabupaten Pandeglang

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menggelontorkan dana untuk membeli 4 unit Toyota Fortuner bagi pejabat di lembaga vertikal (Polres, Kodim, Pengadilan Negeri dan kejari).

Pengadaan Toyota Fortuner tipe 2.4 G 4×4 A/T DSL LUX senilai hampir setengah miliar tersebut disayangkan sejumlah elemen di Pandeglang.

Terkait hal itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita pun angkat bicara. Ia menilai, pembelian mobil tergolong mewah untuk masyarakat di Kabupaten Pandeglang tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada keempat lembaga vertikal sebagai unsur muspida.

Saturday, September 2, 2017

Ketua LKPP: Korupsi Masih Jadi Musuh Besar!

Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengatakan, korupsi masih menjadi musuh besar dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan di semua lini.

Bentuk korupsi beragam, antara lain pengadaan fiktif, penggelembungan anggaran (mark up) serta kickback. “Kadang ada juga iming-iming, ancaman yang dilakukan oleh teman-teman saya juga di pemerintahan terutama di daerah. Itu musuh kita bersama,” ujar Agus dalam acara Customer Gathering dan sosialisasi e-katalog LKPP yang digelar ayoklik.com, di Jakarta, Kamis (31/8/2017).